Dibaca dulu ya…

Temen2 MPM’erz, ini isi rekomendasi pansus susduk ttg tugas pokok dan fungsi yang disesuaikan dengan kedudukan antara MPM dan DPM KM IPB. Tujuan penyusunan rekomendasi ini untuk menyusun tugas pokok dan fungsi MPM dan DPM agar sesuai dengan kedudukannya di KM IPB..

So, tolong dibaca, dipelajari n beri feedback pas RKA ya..

Jadwal:

1) RKA MPM, Senin/4 Oktober 2010 pk17-21 @r.sidang

2) Sidang Istimewa MPM (agenda: Penetapan GBHO 2011-2013, Penetapan Himatesil), Minggu/10 & 17 Oktober 2010 @r.sidang (waktu kita tentukan kemudian pas RKA y..

Mohon kerjasama rekan-rekan dengan sangat.. ditengan semua kesibukan dan agenda yang padat, semoga kerja-kerja kita menjadi kerja-kerja ikhlas yang akan berbuah manis di hari nanti.. Amin

CP:

Pekik 085710460180

Zessy 08195588336

Rekomendasi Pansus SUSDUK MPM KM IPB

Peranan dan Fungsi MPM dan DPM KM IPB

Sebagai Lembaga Legislasi dalam KM IPB, MPM dan DPM KM harus membagi perannya agar tidak terjadinya tumpang tindih program kerja. Terkait hal tersebut, dalam legislasi terdapat dua jenis aturan, aturan dasar yang disebut konstitusi dan aturan turunannya yang biasa dikenal dengan legislasi. Mengingat pentingnya pembagian peran yang jelas antara MPM dan DPM KM IPB dalam menjalankan fungsinya, maka Pansus merekomendasikan MPM KM IPB tetap menjadi lembaga tertinggi di tingkat KM IPB dan memiliki dua fungsi penting yaitu fungsi Konstitusi dan fungsi Yudikasi dalam KM IPB.

Fungsi Konstitusi adalah fungsi dimana MPM KM IPB berhak dan bertugas untuk membuat aturan-aturan dasar KM IPB..MPM KM  bertugas untuk mengkaji dan fokus kepada aturan-aturan dasar KM IPB seperti AD/ART, TAP MPM, Kode etik serta produk-produk hukum yang mengatur landasan dasar seluruh elemen kelembagaan mahasiswa KM IPB termasuk MPM KM sendiri. MPM KM IPB memiliki hak untuk membentuk dan membubarkan lembaga KM IPB melalui mekanisme tertentu, yang dalam hal ini MPM KM memiliki hak dan wewenang untuk membuat aturan pembentukan lembaga baik dalam bentuk panduan, verifikasi atau sejenisnya yang ditaati oleh semua lembaga di KM IPB

Fungsi Yudikasi adalah fungsi dimana MPM KM IPB bertugas melakukan kontrol dan pengawasan kepada produk-produk hukum KM IPB serta memberikan sanksi dan penyelesaian apabila terjadi pelanggaran, kerancuan, maupun sengketa terkait konstitusi tersebut apabila diperlukan.

Selanjutnya DPM KM IPB menjalankan posisinya sebagai lembaga legislatif “murni” yang memiliki fungsi Legislasi, Bugeting dan Controling. Oleh sebab itu maka seluruh hal yang terkait fungsi legislasi, controlling, dan budgeting yang melekat di MPM KM IPB (kecuali yang terkait aturan Pemira) akan dikembalikan menjadi tugas dari DPM KM IPB, seperti pengaturan keuangan dan kegiatan UKM (bukan dalam hal verifikasi).

Terkait fungsi Legislasi dan Konstitusi yang membedakannya adalah Konstitusi mengatur aturan-aturan dasar dari KM IPB, seperti UUD 45 pada Negara Indonesia, sedangkan fungsi Legislasi adalah fungsi yang  mengatur aturan-aturan turunan dan aturan-aturan dasar KM IPB dan bersifat mengikat seluruh lembaga kemahasiswaan.

Pembagian Tugas MPM dan DPM KM IPB

Setelah ada pembagian fungsi yang jelas antara MPM dan DPM KM IPB, maka dampak dari hal tersebut adalah penyesuaian dari tugas-tugas MPM dan DPM KM IPB selanjutnya, hal ini dirinci sebagai berikut :

Tugas MPM KM IPB

1. Membuat AD/ART

(saran : tetap dilaksanakan oleh MPM)

Note : dengan melakukan pembagian ranah pengawasan, bagian konstitusi dan yudikasi MPM yang mengawasi, tetapi untuk pelaksanaan aturan lain yang berkaitan dengan legislasi aturan terapan, bugeting, dan controlling diawasi oleh DPM.  Aturan yang sudah ada diperjelas dan 3 point legislatif  bisa diturunkan jadi aturan misal UU oleh DPM KM.

2. Menyelenggarakan Sidang Tingkat KM, SU,SU 1, SU II, dan S I

(saran : tetap dilaksanakan oleh MPM)

3. Mengawasi presma sebagai wakil mahasiswa di MWA

(saran : dilaksanakan oleh DPM KM)

Note : mengingat fungsi DPM juag sebagai lembaga aspiratif. Pengawasan dapat dilakukan dengan membentuk biro baru atau include ke dalam tugas komisi.

4. Meminta pertanggung jawaban Presma BEM KM, Anggota MWA unsur mahasiswa, DPM, UKM, dalam sIdang

(saran : tetap dilaksanakan oleh MPM KM)

Note : mengenai point tanggung jawab anggota MWA unsur mahasiswa sama posisinya seperti BEM KM, diawasi DPM tapi tanggung jawab ke MPM karena lembaga tingkat KM

5. Melantik presma, ketua DPM KM/Anggota DPM KM , Anggota MPM KM, sekjen MPM KM

(saran : tetap dilaksanakan oleh MPM KM)

Note : ditambah pelantikan anggota DPM KM

6. Mengurus keuangan UKM (LPJ,Proposal, Penurunan Dana)

(saran : dilaksanakan oleh DPM KM)

Note : dapat dilakukan dengan membentuk biro atau perangkat baru dengan konsekuensi jumlah personil DPM di awasi agar tidak ada alasan kekurangan sdm. Melakukan pengontrolan jumlah personil DPM dengan aturan (dalam bentuk OR, atau sejenisnya)

7. Mengatasi singketa lembaga terkait Aturan tingkat KM

(saran : tetap dilaksanakan oleh MPM KM)

Note : termasuk permasalahan UU (misalnya). Fungsi MPM sebagai lembaga tertinggi.

8. Membuat aturan pemira  dan membentuk perangkat Pemira untuk menjalankan Pemira KM IPB

(saran : tetap dilaksanakan oleh MPM KM)

Note : MPM hanya sebatas membuat aturan awal/ dasar, pelaksanaanya dilakukan oleh BP, KPR dsb (perangkatnya) >> back to AD/ ART pasal 11 point C

9. Mengadakan Sarasehan kelembagaan KM IPB dengan Institusi

(saran : dilaksanakan oleh DPM KM)

Note : Fungsi aspiratif. (diperlukan aturan kuota jumlah anggota DPM yang harus terpenuhi oleh seluruh fakultas untuk mengatasi masalah SDM)

10. Mengeluarkan ketetapan MPM KM

(saran : tetap dilaksanakan oleh MPM KM)

Note : MPM membuat ketetapan yang terkait konstitusi dan yudikasi bukan legislasi. UU yang dibuat DPM lebih ke tataran teknis bukan prinsip (konstitusi).

11. Mengesahkan pembentukan lembaga KM IPB (BSO, Verifikasi UKM, mekanisme pembentukan kelembagaan)

(saran : tetap dilaksanakan oleh MPM KM)

12. Mengadakan kunjungan ke Fakultas dan Universitas

(saran : dilaksanakan oleh DPM KM)

Note : Tanggung jawab kegiatan di-handle oleh DPM KM akan tetapi dalam pelaksanaanya MPM juga harus terlibat (tidak dipisahkan), hanya saja dari segi pengoordinasian dipusatkan pada DPM agar tidak double job.

13. Membentuk Panitia Khusus terkait hal-hal tertentu

(saran : dapat dilaksanakan oleh MPM maupun DPM KM)

Note : tetap memperhatikan fungsi dasar lembaga

14. Melakukan kajian AD/ART, Aturan MWA, PEMIRA, Verifikasi UKM

(saran : tetap dilaksanakan oleh MPM KM)

Note : panitia pelaksana kegiatan  dilakukan dengan membentuk pansus, BP tetap fokus pada kajian-kajian.

15. Membuat GBHO KM IPB/GBHK/Kode Etik

(saran : tetap dilaksanakan oleh MPM KM)

16. Melakukan sosialisasi aturan ke Fakultas

(saran : tetap dilaksanakan oleh MPM KM)

Tugas DPM KM IPB

  1. Controling BEM KM IPB

Note: Controlling yang dilakukan mencakup pembuatan aturan-aturan yang berkaitan dengan controlling (SOP Controlling, SPPK) dan pengawasan serta pendampingan kegiatan BEM KM.

  1. Mengatur pembagian Dana seluruh kelembagaan (UKM termasuk namun pelaksanaan ada di MPM KM)

Note: UKM dan MPM KM termasuk dalam pembagian dana yang dilakukan DPM KM, sehingga pembagian dana kelembagaan dapat melalui satu pos saja.

  1. Mengadakan Lokakarya Lembaga Kemahasiswaan dan mengawasi jalannya hasil Lokakarya.
  2. Melakukan koordinasi dengan DPM dan LK-LK Fakultas, sebagai sarana sosialisasi terkait Keuangan dan Administrasi/Aturan –aturan lainnya serta pengecekkan kondisi fakultas.
  3. Bertugas melakukan peningkatan SDM DPM se-IPB melalui kegiatan Internal seperti Enrichment
  4. Menyerap, menampung, dan merumuskan aspirasi mahasiswa IPB serta menyalurkan kepada pihak-pihak terkait.
  5. Membuat Media-media informasi, sebagai sarana sosialisasi dan sarana agar dapat mengakses DPM KM
  6. Membuat Undang-Undang dan aturan-aturan turunan lainnya.

Download disini: Rekomendasi Pansus SUSDUK new MPM KM IPB