Dibaca dulu yaa…

Berikut adalah draft TAP MPM yang akan mengatur mekanisme fungsi legislasi DPM, yakni pembuatan rancangan undang-undang (RUU) dan mekanisme penetapannya menjadi undang-undang (UU).

Berdasarkan hasil dengar pendapat terakhir dengan Presma, ada sebuah masukan yang intinya keterlibatan Presma dalam penyusunan UU tersebut diharapkan lebih menyeluruh, mulai dari pengajuan draft sampai dengan penetapan. Untuk hal ini tolong dikritisi lebih jauh karena terkait dengan fungsi utama masing-masing lembaga.

Draft ini mohon dipelajari, jika ada point-point yang ingin ditanyakan dapat menghubungi CP.

CP:
Reza 087771247131
Imam 085647821650

Rancangan

SURAT KETETAPAN

No…/…/…/2010

TENTANG

MEKANISME PEMBUATAN UNDANG-UNDANG KM IPB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang :

a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor adalah lembaga legislatif ditingkat perguruan tinggi yang berwenang dalam membuat Undang-Undang KM IPB.
b. Perlu diaturnya mekanisme pembuatan Undang-Undang KM IPB yang belum tetuang dalam AD/ART KM IPB.

Mengingat :

a. Anggaran Dasar KM IPB Pasal 1 Ayat 5, 9, 12, dan 13 tentang Istilah dan Singkatan.

b. Anggaran Dasar KM IPB Pasal 11 Ayat 1 tentang Perangkat.

c. Anggaran Dasar KM IPB Pasal 12 Ayat 1 tentang Kekuasaan.

d. Anggaran Rumah Tangga KM IPB Pasal 7 Ayat 3 tentang Hak dan Kewajiban MPM KM IPB.

e. Anggaran Rumah Tangga KM IPB Pasal 14 tentang Sidang Umum.

f. Anggaran Rumah Tangga KM IPB Pasal 21 tentang DPM KM IPB.

g. Anggaran Rumah Tangga KM IPB Pasal 23 Ayat 2 dan 4 tentang Tugas DPM KM IPB.

h. Anggaran Rumah Tangga KM IPB Pasal 24 Ayat 1 tentang Wewenang DPM KM IPB.

i. Anggaran Rumah Tangga KM IPB Pasal 25 Ayat 2 tentang Hak dan Kewajiban DPM KM IPB.

Memperhatikan :

a. Hasil keputusan rapat pleno DPM KM IPB.

b. Hasil kajian Badan Pekerja Konstitusi MPM KM IPB.

c. Hasil keputusan rapat kordinasi anggota MPM KM IPB.

d. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam Sidang Umum MPM KM IPB.

MENETAPKAN

Memutuskan :

SURAT KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA TENTANG MEKANISME PEMBUATAN UNDANG-UNDANG KM IPB.

Bagian Kesatu

Persiapan Pembentukan Undang-Undang

Pasal 1

  1. Rancangan undang-undang baik yang berasal dari Dewan Pewakilan Mahasiswa KM IPB maupun Presiden Mahasiswa KM IPB, disusun berdasarkan Program Legislasi KM IPB.
  2. Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB atau Presiden Mahasiswa KM IPB dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Program Legislasi KM IPB.

Pasal 2

  1. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden Mahasiswa KM IPB disiapkan oleh Presiden Mahasiswa KM IPB, Wakil Presiden Mahasiswa KM IPB atau menteri sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
  2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden Mahasiswa, dapat dikoordinasikan langsung oleh Presiden Mahasiswa KM IPB atau diwakilkan kepada Wakil Presiden Mahasiswa KM IPB atau menteri..
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden Mahasiswa KM IPB.

Pasal 3

  1. Rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB diusulkan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB.

Pasal 4

  1. Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh Presiden Mahasiswa KM IPB diajukan dengan surat Presiden Mahasiswa KM IPB kepada pimpinan Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB.
  2. Dalam surat Presiden Mahasiswa KM IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditegaskan antara lain tentang Wakil Presiden KM IPB dan/atau menteri yang ditugasi mewakili Presiden Mahasiswa KM IPB dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB.
  3. Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB mulai membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat Presiden Mahasiswa KM IPB diterima.
  4. Untuk keperluan pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB, Presiden Mahasiswa KM IPB memperbanyak naskah rancangan undang-undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

Pasal 5

  1. Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB disampaikan dengan surat pimpinan Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB kepada Presiden Mahasiswa KM IPB.
  2. Presiden Mahasiswa KM IPB dapat menugasi Wakil Presiden Mahasiswa KM IPB dan/atau menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat pimpinan Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB diterima.

Pasal 6

  1. Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB.
  2. Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden Mahasiswa KM IPB dilaksanakan oleh Kementrian Informasi dan Komunikasi BEM KM IPB.

Pasal 7

Apabila dalam satu masa sidang, Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB dan Presiden Mahasiswa KM IPB menyampaikan rancangan undang-undang mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan undang-undang yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB, sedangkan rancangan undang-undang yang disampaikan Presiden Mahasiswa KM IPB digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua

Pembahasan Rancangan Undang-undang di Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB

Pasal 8

  1. Pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB dilakukan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB bersama Presiden Mahasiswa KM IPB atau pihak yang ditugasi.
  2. Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
  3. Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB.

Pasal 9

  1. Rancangan undang-undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB dan Presiden Mahasiswa KM IPB.
  2. Rancangan Undang-undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama seluruh anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB dan/atau  Presiden Mahasiswa KM IPB.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB.

Bagian Ketiga

Pengesahan Undang-Undang

Pasal 10

  1. Rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB atau disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB dan Presiden Mahasiswa KM IPB, disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB untuk disahkan menjadi undang-undang.
  2. Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 11

  1. Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disahkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB dan/atau Presiden Mahasiswa KM IPB.
  2. Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undangundang tersebut disetujui bersama, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Bagian Keempat

Pengundangan

Pasal 12

Undang-undang mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam undang-undang yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Penyebarluasan

Pasal 13

Dewan Perwakilan Mahasiswa KM IPB wajib menyebarluaskan undang-undang yang telah diundangkan.

Bagian Keenam

Partisipasi Mahasiswa

Pasal 14

Mahasiswa berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Penutup

Pasal 18

Pada saat ketetapan ini mulai berlaku maka undang-undang yang telah diatur sebelumnya yang bertentangan dengan ketetapan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

Pada Acara Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa

Keluarga Mahaasiswa Institut Pertanian Bogor

Tanggal …-…-2010

Pukul: …,… WIB

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa

Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor

Periode 2009-2010

Sekretaris Jenderal


Rahmat Firdaus

NIM. C14060213

Download disini: Rancangan TAP MPM